Berita Jepang dan Indonesia Terkini
Berita  

Penghentian PPKM Tergantung Kajian Sero Survei

Presiden Joko Widodo (Foto dok. Flicr)

halojapin.com. Keputusan Presiden terkait dengan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih menunggu kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei. Jika jika sero survei sudah berada di atas 90 persen, maka peningkatan COVID-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena imunitas masyarakat sudah baik.


Hal ini dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu. Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah,” kata Jokowi.

Jokowi kemudian menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, namun penurunan itu harus dipastikan karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau hal lain. “Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar,” jelasnya. Presiden pun kembali menekankan keputusan tentang penghentian PPKM akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, masih menanti sero survei dan kajian lain.

Sementara itu epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Yudhi Wibowo mendukung rencana pemerintah untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia. “Kalau menurut data, itu (kasus COVID-19, red.) trennya kan menurun. Kalau memang menurun, ya saya kira (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan,” katanya seperti dilansir laman antaranews.com.

Kendati kelak PPKM dihentikan, katanya, cakupan vaksinasi COVID-19 terutama vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) sebaiknya terus ditingkatkan, minimal hingga 80 persen. Menurutnya hal itu terbukti ketika sempat terjadi kenaikan kasus COVID-19, angka kematiannya maupun jumlah pasien yang dirawat jauh menurun dari sebelumnya.

Ia mengakui rencana penghentian PPKM hingga saat ini masih dikaji oleh Kementerian Kesehatan RI bersama para ahli epidemiologi. “Di pusat kan banyak pakar-pakar, pertimbangannya sudah sangat banyak. Kalau saya secara pribadi sudah oke (PPKM dihentikan, red.) sih,” ujar Yudhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *